Media Sosial: Antara Ancaman Konten Negatif dan Sumber Edukasi!

Penulis: Afiah Husniah, Almira Sakhi, M. Alief, M. Zamie, Rifda Nafilani Najiah, Tazkia Natasya, Thalita Naira Falisha, dan Oziel Fadri R.

Pemerintah Indonesia telah mengambil langkah signifikan dalam upaya melindungi anak-anak dari dampak negatif media sosial. Upaya ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya perlindungan anak di internet. Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menyatakan bahwa pemerintah berencana membatasi akses penggunaan media sosial berdasarkan usia sebagai bagian dari percepatan aturan perlindungan anak di ruang digital.

Langkah ini sejalan dengan kebijakan serupa yang telah diterapkan di negara lain, seperti Australia, yang telah memberlakukan larangan bagi anak-anak di bawah usia 16 tahun untuk mengakses media sosial. Pemerintah Indonesia berharap dengan adanya pembatasan usia ini, anak-anak dapat terlindungi dari konten negatif dan potensi bahaya lainnya di dunia maya.

Namun, implementasi kebijakan ini di Indonesia menghadapi tantangan, termasuk dalam hal pengawasan dan penegakan aturan. Selain itu, diperlukan kerja sama antara pemerintah, platform media sosial, orang tua, dan masyarakat untuk memastikan efektivitas pembatasan ini. Pemerintah juga menekankan pentingnya edukasi literasi digital bagi anak-anak dan orang tua untuk meningkatkan kesadaran akan risiko dan manfaat penggunaan media sosial.

Sebagai pelajar, kami memiliki pandangan yang cukup beragam mengenai kebijakan ini. Di satu sisi, kami setuju dengan pembatasan ini karena banyak anak di bawah umur yang tidak sadar akan bahaya media sosial. Misalnya, di Instagram kita bisa berkomunikasi dengan banyak orang, termasuk yang tidak dikenal. Hal ini berisiko, karena banyak kasus anak yang tertipu atau terpengaruh oleh orang asing yang memiliki niat buruk.

Selain itu, konten negatif seperti video yang tidak pantas atau berita hoaks juga bisa dengan mudah muncul di media sosial. Hal ini bisa berpengaruh pada perkembangan sosial dan psikologis anak-anak, yang masih mudah percaya dengan informasi yang mereka lihat.

Meskipun begitu, kami juga tidak sepenuhnya setuju dengan pembatasan ini. Media sosial bukan hanya berisi konten negatif, tetapi juga banyak konten edukasi yang bermanfaat. Contohnya, di YouTube kita bisa menonton video pembelajaran yang membantu dalam memahami materi sekolah. Jika akses ke media sosial dibatasi terlalu ketat, anak-anak mungkin akan kesulitan mendapatkan sumber belajar tambahan. Selain itu, media sosial juga bisa menjadi hiburan yang positif jika digunakan dengan bijak.

Menurut kami, solusi terbaik adalah pemerintah bisa mengatur jenis konten yang dapat diakses oleh anak-anak dan memastikan ada batasan waktu penggunaan. Selain itu, orang tua juga harus lebih aktif dalam mengawasi penggunaan media sosial anak-anak mereka. Misalnya, orang tua bisa menggunakan aplikasi khusus untuk mengontrol akses media sosial anak-anak mereka. Dengan cara ini, anak-anak tetap bisa menikmati manfaat dari media sosial tanpa harus menghadapi risiko yang berlebihan.

Kesimpulannya, pembatasan media sosial bagi anak di bawah umur adalah kebijakan yang baik, tetapi harus diatur dengan bijak. Pemerintah, orang tua, dan masyarakat perlu bekerja sama untuk menciptakan lingkungan digital yang aman bagi anak-anak. Dengan begitu, kita tetap bisa mendapatkan manfaat dari media sosial tanpa harus menghadapi dampak negatif yang berlebihan.

Jadi, bagaimana menurut kalian? Apakah pembatasan ini benar-benar perlu, atau justru akan membatasi kreativitas dan akses informasi? Mari berdiskusi!

 _TIM JURNALISTIK_